Geworth – Langkah pemerintah untuk memperkenalkan insentif atau subsidi untuk kendaraan bermotor listrik baterai (KLBB) mendapat kritik dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Demikian disampaikan anggota DPR yang mewakili fraksinya dalam Rapat Paripurna ke-24 DPR, Selasa (23/5/2023).
Diketahui, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp. 7 juta rupiah untuk membeli Mobil listrik.
Sedangkan pembelian kendaraan listrik dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 1 persen saja.
Anggota DPR dari Fraksi PAN, Eko Hendro Purnomo, mengatakan pemberian insentif kendaraan listrik terlihat tidak tepat sasaran.
Menurutnya, subsidi kendaraan listrik paling baik diterapkan pada angkutan umum yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Subsidi listrik sebaiknya lebih tepat sasaran pemerintah untuk mensubsidi angkutan umum yang digunakan masyarakat kelas bawah,” kata Eko.
Fawzi Amr, anggota DPR dari gerakan Nasdeem, menambahkan belanja pemerintah harus ditingkatkan untuk membangun pemerataan ekonomi masyarakat.
Ia menjelaskan, “Mengentaskan kemiskinan dan memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pangan secara umum. Dibandingkan membuang subsidi demi mobil listrik atau mensubsidi pertambangan.”
Sementara itu, anggota DPR sekaligus juru bicara Fraksi Demokrat Rizqi Awliya menilai, anggaran pemerintah untuk mendukung mobil listrik justru kontraproduktif.
“Kami melihat subsidi kendaraan listrik swasta justru kontraproduktif. Karena seolah-olah subsidi ini diberikan kepada pengusaha dan masyarakat yang mampu. Dan bukan kepada masyarakat umum yang sangat membutuhkan uluran tangan pemerintah,” jelasnya. .
Setelah itu, Fraksi PKS yang dibacakan Andy Akmal Basiluddin menyebut pemberian insentif mobil listrik adalah pemborosan.
Andy mengatakan, “Skala insentif pajak dan subsidi untuk kendaraan listrik hanya akan dinikmati oleh segelintir pemain dan konsumen yang cerdas. Tujuan dari insentif ini juga tidak mengurangi tujuan positif dari belanja pajak.”
Senada dengan fraksi lainnya, PKS juga berharap pemerintah dapat mengalihkan subsidi kendaraan listrik untuk meningkatkan bantuan kepada masyarakat kecil.
Fraksi PKS mendorong agar insentif perpajakan diarahkan untuk mendorong afirmasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, seperti iuran kepada relawan, kader posyandu, relawan jumantik, relawan KB, dan relawan sosial lainnya yang dibiayai APBN dan APBD tanpa “pemotongan pajak”. atau pungutan lainnya.”
Apalagi, anggota DPR dari PDIP Masinton Pasaribu menilai subsidi itu bisa saja dialihkan untuk memajukan sektor industri lain yang lebih penting di negeri ini.
Menurutnya, selain industri kendaraan listrik, terdapat lebih dari 65 persen bidang usaha yang memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB, antara lain sektor pertanian, perikanan, pertambangan, industri konstruksi, perdagangan, dan transportasi.
“Oleh karena itu, pertumbuhan sektor ekonomi negara memerlukan intervensi pemerintah, intervensi tidak hanya pada kendaraan listrik, tetapi juga pada sektor akar rumput,” kata Massinton.
Langkah Salah
Sebelumnya, calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan mengkritisi kebijakan subsidi kendaraan listrik, di mana pemerintah salah langkah dalam mengatasi masalah pencemaran udara.
Anies mengatakan, solusi tantangan lingkungan tidak terletak pada mendukung mobil listrik.
Hal itu disampaikan Anis dalam orasi politik bertajuk “Menata Jalan dan Mewujudkan Keadilan” di Stadion Tenis Senayan, Jakarta, Minggu (5/7/2023).
“Masalah polusi udara bukan mobil listrik yang disubsidi, karena pemilik mobil listrik yang tidak butuh subsidi,” kata Anies.
Toh, kata Anies, penggunaan kendaraan listrik akan lebih baik jika fokus pada kendaraan umum yang ditenagai oleh listrik.
Baca Juga: Spesifikasi Mobil Pikap Listrik yang Dikenalkan MAB ke Indonesia
“Kalau kita lihat ke belakang, terutama mobil listrik, emisi karbon per kapita per kilometer mobil listrik sebenarnya lebih tinggi daripada emisi karbon bus bensin,” ujarnya.
Dia menambahkan, emisi per kilometer mobil listrik sebanding dengan bus bertenaga bahan bakar. Mengapa ini terjadi? Karena bus mengangkut banyak orang sedangkan mobil mengangkut sedikit orang.
Selain itu, dengan pengalaman Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, mobil pribadi listrik sudah menambah kemacetan karena tidak menggantikan mobil berbahan bakar fosil.
Dia menyimpulkan bahwa “kendaraan listrik khusus tidak akan menggantikan mobil di garasinya, melainkan dia akan menambah lebih banyak mobil ke jalanan, yang akan menambah kemacetan di jalanan.”
Berkontribusi sebagai komunitas global
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, kebijakan kendaraan listrik merupakan bagian dari kontribusi Indonesia sebagai masyarakat global.
“Ya, kami EV (kendaraan listrik) terutama untuk mengurangi emisi, sebagai komunitas global kami memiliki komitmen nol emisi pada tahun 2060. Jadi ini adalah bagian integral dari upaya kami untuk melakukan itu,” kata Agus, Selasa (9/ 5/2023).
Agus menjelaskan, perkembangan industri kendaraan listrik di dalam negeri juga membuka peluang penciptaan lapangan kerja yang besar.
Subsidi yang diberikan otomatis akan meningkatkan permintaan kendaraan listrik, sehingga peluang usaha semakin luas bagi masyarakat.
“Kita tidak boleh lupa bahwa perkembangan industri kendaraan listrik di Indonesia juga akan menciptakan tenaga kerja yang cukup tinggi di Indonesia dan dapat diuntungkan dari program hilirisasi yaitu nikel yang sedang dilaksanakan pemerintah,” ujar Menperin.
Agus menambahkan, persoalan pengembangan industri ketenagalistrikan di tanah air dan turunannya tidak bisa dilihat dari satu sisi saja, sehingga banyak perspektif yang bisa dimanfaatkan.
“Jadi kalau kita lihat perkembangan industri mobil listrik jangan dilihat dari satu faktor saja, tapi harus dilihat dari keseluruhan faktor karena kita juga membentuk ekosistem dan manfaat dari itu, dan tujuan yang saya sampaikan. tadi tidak bisa dilakukan dari satu sisi saja,” kata Menperin.
Baca Juga: Ideal Bus Listrik Dapat Subsidi Pemerintah Rp 250 Juta
