Geworth – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk tetap netral dalam Pilpres 2024. Kontras menilai bahwa Presiden Jokowi telah melakukan sejumlah tindakan yang menunjukkan ketidaknetralan dalam pilpres mendatang.
Dan juga menyoroti sejumlah tindakan Presiden Jokowi yang di nilai tidak netral, antara lain:
- Kunjungan Presiden Jokowi ke sejumlah daerah yang di anggap sebagai basis pendukung salah satu calon presiden.
- Pemberian bantuan sosial yang di nilai mengarah pada salah satu calon presiden.
- Pernyataan Presiden Jokowi yang di nilai mendukung salah satu calon presiden.
Kontras menilai bahwa tindakan-tindakan tersebut dapat memunculkan kecemburuan dan polarisasi di masyarakat. Dan juga menilai bahwa tindakan-tindakan tersebut dapat melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
“Presiden Jokowi juga harus memastikan bahwa tidak ada pejabat pemerintah yang terlibat dalam kampanye politik,” kata Deputi Koordinator KontraS Andi Muhammad Rezaldy dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/11/2023).
Kontras juga mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengambil langkah-langkah tegas untuk mencegah terjadinya praktik politik uang dan kampanye hitam dalam Pilpres 2024. Kontras menilai bahwa praktik-praktik tersebut dapat merusak demokrasi Indonesia.
“KPU harus segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mencegah terjadinya praktik politik uang dan kampanye hitam. KPU juga harus memastikan bahwa semua pihak, termasuk pemerintah, netral dalam Pilpres 2024,” kata Andi.
Baca Juga: Arsenal Harus Juara di Premier League 2023/2024, Tapi Kok Ada Man City?
 mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk tetap netral dalam Pilpres 2024.){kind=link}