Geworth – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berulang kali menegaskan bahwa anggaran publik tidak di gunakan untuk pertemuan dan perjalanan dinas. Baru-baru ini, Jokowi menemukan ada pemerintah daerah (Pemda) yang memiliki anggaran Rp. 2,5 miliar untuk pengembangan UMKM, tetapi Rs. 1,9 miliar di habiskan hanya untuk perjalanan dinas.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bergerak sigap. Ia akan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, atau lebih di kenal dengan PMK Pengelolaan Anggaran. PMK telah di susun dengan menyatukan 29 peraturan terkait.
Lisbon Seret, Direktur Departemen Anggaran Umum (DJA) Kementerian Keuangan, mengatakan integrasi materi muatan ke dalam PMK baru di lakukan dengan memperkenalkan materi muatan baru, mengubah materi muatan, dan membatalkan peraturan terkait yang ada. . Termasuk mencegah kebocoran anggaran untuk membiayai kegiatan perjalanan dinas yang di lakukan Kementerian/Lembaga (K/L).
Saat ini, bagian anggaran PMK masih dalam tahap awal. Jadi PMK baru ini baru siap rilis minggu depan.
“Penggabungan ini di harapkan dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi tumpang tindih antara banyak regulasi yang ada. Di kabarkan juga sebagian besar anggaran untuk perjalanan dinas, padahal perjalanan dinas merupakan bagian dari biaya kegiatan tersebut, betul, kata Lisboa di Lisboa dalam pengarahan Pemda PMK anggaran. Di gedung DJA Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (27/6/2023).
Prinsip kualitas belanja
Lisbon mengatakan perbaikan PMK antara lain mengartikulasikan prinsip-prinsip belanja yang baik termasuk efisiensi, efektivitas, prioritas, transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya, mengefektifkan audit anggaran, mengefisienkan dokumen dalam proses pembayaran, menggunakan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi, serta menyediakan satu sumber data pelaporan hasil keluaran SAKTI yang terpusat untuk kegiatan monitoring dan evaluasi.
Selain untuk mengefektifkan proses penyederhanaan peraturan dan tata kelola keuangan negara, Departemen Anggaran PMK di bentuk dengan banyak tujuan. Tujuan pertama adalah menyelaraskan esensi Peraturan Menteri Keuangan dengan esensi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.
Kedua, menciptakan belanja pemerintah yang lebih efektif dan efisien dengan meningkatkan kualitas perencanaan dan belanja pemerintah. Ketiga, memodernisasi pelaksanaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip good governance dan akuntabilitas.
Keempat, mendukung pencapaian target output dan hasil belanja pemerintah melalui monitoring dan evaluasi terpadu. Kelima, menyelaraskan operasi bisnis dengan dinamika belanja pemerintah dan perkembangan sistem informasi.
“Saya harap ini menjadi langkah awal yang baik bagi kita untuk memperbaiki pengelolaan anggaran dalam mencapai sinergi penyusunan perencanaan akuntabilitas anggaran,” pungkasnya.
Kemarahan Jokowi, R. 10 miliar dari anggaran yang terhambat di gunakan untuk perjalanan bisnis dan pertemuan
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan banyak penggunaan anggaran di pemerintahan yang tidak ideal. Bahkan, beberapa anggaran, seperti untuk pengurangan stunting, tidak lebih dari program-program konkrit.
Ada banyak kegunaan anggaran yang tidak optimal. Jokowi mencontohkan penggunaan anggaran program penurunan stunting sebesar Rp 10 miliar.
Namun, dalam temuannya, hanya R. 2 miliar telah di habiskan untuk produk makanan berprotein yang dapat langsung di konsumsi masyarakat.
“Bicara anggaran banyak yang tidak tepat, misalnya ada anggaran yang mangkrak Rp 10 triliun. telur, susu, dan protein nabati. Coba lihat detailnya. Saya cek seminggu yang lalu,” ujarnya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Intern (Rakornaswasin) Badan Pengawasan dan Pengembangan Keuangan (BPKP), di kantor BPKP, Jakarta, Rabu (14/6/2023).
“(Anggaran) Rp 10 miliar karena stunting. Terealisasi, perjalanan dinas Rp 3 miliar, rapat Rp 3 miliar, pembangunan apa saja yang meningkatkan bla bla bla Rp 2 miliar. Yang benar-benar beli telur tidak punya Rp 2 miliar. Apakah Anda ingin mengakhiri stunting jika Anda melakukannya dengan cara itu?” lanjutnya.
Ia meminta agar anggaran efektif, perjalanan dinas dan lain-lain harus lebih kecil dari anggaran yang di gunakan untuk belanja produk konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, efeknya bisa lebih realistis. “Kalau anggarannya Rp 10 miliar, uang yang lain harus Rp 2 miliar, telur, ikan, daging, dan sayuran Rp 8 miliar, berikan kepada yang kerdil. Lumayanlah seperti itu.” Dia berkata.
Baca Juga: Presiden Joe Biden Umumkan $42 Miliar untuk Perluas Akses Internet Bagi Semua
 berulang kali menegaskan bahwa anggaran publik tidak di gunakan untuk pertemuan dan perjalanan dinas.){kind=link}