Geworth – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) sekaligus Plt Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Mahfouz MD mengaku telah menerima informasi aliran dana dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Base Transceiver Station 4G tersebut. menara BTS) mengalir ke tiga partai politik.
“Iya saya juga dapat kabar, ada nama-namanya. Tapi saya anggap gosip politik. Kami hanya bekerja dengan hukum,” kata Mahfouz usai membuka barisan depan pejabat Komenfo di kantor Komenfo, Jakarta Pusat, Selasa (5/ 23/2023). “.
Mahfouz mengatakan, pihaknya juga menyampaikan informasi kepada Presiden Joko Widodo soal aliran uang ke parpol.
“Saya juga lapor Pak Presiden, saya tidak akan mempersoalkan hal ini. Bukti ini akan berbelit-belit dan bisa menimbulkan gejolak politik. Oleh karena itu, saya panggil Kejaksaan atau KPK (untuk penyidikan),” ujar Mahfouz.
Proyek pembangunan tower BTS 4G diduga dirusak dan melibatkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate yang nonaktif.
Mahfouz mengatakan proyek itu sudah dikerjakan sejak 2006. Namun, baru terkendala dengan anggaran 2020.”
(Proyek) dilaksanakan dari tahun 2006 sampai 2019, dan berjalan dengan baik, hanya masalah yang muncul sejak anggaran 2020, yaitu ketika proyek bernilai Rs. Pada Senin (22/5/2023), Mahfouz mengatakan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta bahwa yang pertama dibelanjakan US$28 triliun, yang setara dengan 10 poin beberapa triliun pada 2020-2021.
Mahfouz mengungkapkan, saat penghitungan dana pada Desember 2021, diketahui tidak ada anggaran pembangunan menara BTS.
Pihak yang mengerjakan proyek tersebut juga meminta perpanjangan waktu pembangunan BTS hingga Maret 2022 karena adanya pandemi Covid-19.
“Bahkan, uang itu dicairkan pada 2020-2021, dan dia minta diperpanjang sampai Maret, dan secara hukum seharusnya tidak boleh, tapi diperpanjang,” kata Mahfouz.
Sekedar informasi, Johnny G. Plate yang juga politisi dari Partai Nasdem ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan Menara BTS 4G dan Infrastruktur Pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Perhubungan. Komunikasi dan Informatika periode 2020-2022.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung Kuntadi mengungkapkan, penetapan tersangka terhadap Plate terkait dengan kewenangannya sebagai pengguna anggaran dan posisinya sebagai menteri.
“Tentu sebagai pengguna anggaran dan sebagai menteri. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tim penyidik hari ini menaikkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka,” kata Contade.
Dalam hal ini, kerugian yang dihitung BPKP ditaksir mencapai Rp 8,03 triliun. Sementara itu, dana yang terkumpul untuk membiayai proyek ini sebesar Rp 10 triliun.
Baca Juga: Pengamat Nilai Cara Gibran Sambut Prabowo Sama Seperti Aksi Politik Jokowi
